Berita Edukasi 08 April 2011

1 ) Tidak Semua PTN Tolak Permendiknas http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/04/07/lja5p3-tidak-semua-ptn-tolak-permendiknas Kamis, 07 April 2011 18:39 WIB REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Banyaknya Perguruan Tinggi Negeri yang menolak nilai Ujian Nasional (UN) dijadikan parameter masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tidak membuat Universitas Indonesia (UI) ikut menggelengkan kepala. Menurut Rektor UI, Gumilar Ruslawi Soemantri, ada baiknya PTN mendukung ketetapan yang telah dibuat pemerintah tersebut. "Kalau memang hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah, kita sama-sama dukung dan kita cermati. Yang terpenting, itu adalah bahan bagi kita untuk mulai bekerja," katanya ketika dihubungi Republika, Kamis (7/4). Apabila nanti dalam perkembangannya ada hal-hal yang kurang sempurna, kata dia, hal tersebut akan dicermati bersama dan berusaha diperbaiki. Misalnya indikasi sekolah-sekolah tertentu yang akan melakukan mark up nilai siswa-siswanya karena menganggap nilai UN merupakan gengsi daerah. Dalam hal ini, pengawasan dari PTN paling penting. Dalam prosesnya akan ada formulasi nilai. Artinya, nilai UN itu harus dilihat sedemikian rupa dan tidak langsung diambil mentah-mentah. "Nilai tersebut nanti kita lihat berapa besar yang bisa ikut mendukung faktor untuk diterima di PTN. Tidak langsung diambil saja, tetapi ada formulasinya," Hal ini dilakukan secara bertahap dan bisa saja ditingkatkan presentasenya sampai nilai UN sendiri bisa menjadi kredibel. ...dst 2 ) Mendiknas Pertayakan Penolakan Hasil UN Jadi Dasar Masuk PTN http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/04/05/lj6jyx-mendiknas-pertayakan-penolakan-hasil-un-jadi-dasar-masuk-ptn Selasa, 05 April 2011 19:56 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil Ujian Nasional (UN) digunakan sebagai dasar untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal ini merupakan salah satu bentuk integrasi penerimaan mahasiswa baru di PTN. Selain hasil UN, ada juga integrasi horisontal, yaitu integrasi sosial. Sebanyak 20 persen mahasiswa baru di PTN harus berasal dari siswa kurang mampu yang memiliki potensi bagus. Sedangkan yang ketiga adalah integrasi kewilayahan. Sebanyak 60 persen mahasiswa yang direkrut berasal dari seleksi nasional. Mengenai banyak PTN yang menolak hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh merasa hal tersebut tidak dapat diterima. "Memangnya kenapa tidak mau?. PTN itu punya pemerintah dan diatur oleh pemerintah. Ini kan, sudah ada dasarnya, yaitu Peraturan Pemerintah," ungkap Nuh. Karena peraturan inilah tidak ada alasan bagi PTN untuk tidak menerima mahasiswa baru dengan ketiga cara tersebut. ...dst 3 ) UJIAN NASIONAL Kritik PTN terhadap UN Sah-sah Saja http://edukasi.kompas.com/read/2011/04/07/13093365/Kritik.PTN.terhadap.UN.Sah-sah.Saja Kamis, 7 April 2011 | 13:09 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi X DPR RI menilai, kritik tajam para rektor perguruan tinggi negeri terhadap kredibilitas hasil ujian nasional yang belum dapat dijadikan parameter masuk perguruan tinggi negeri adalah wajar. Perguruan tinggi negeri (PTN) punya parameter sendiri dalam mencetak lulusannya, sementara ujian nasional memang masih perlu perbaikan untuk dilihat lagi tahun ini. "Sah saja PTN berpendapat demikian. Mereka ingin punya ujian sendiri untuk menyeleksi mahasiswanya. Ujian nasional (UN) sedang berproses mencapai satu standar yang benar-benar pas sehingga nantinya PTN juga tidak bisa kaku lagi seperti itu. Kritik PTN itu lebih pada content UN. Itu harus diterima dan diperbaiki," ujar Utut Adianto, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam diskusi seminar "Mengupas UN & Formula Terbaru Kelulusan" yang diselenggarakan harian Warta Kota di Ballroom Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Kamis (7/4/2011) ...dst 4 ) Pengawas UN 2011 Dibagi Dua http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/391685/ Friday, 08 April 2011 JAKARTA– Pemerintah mulai tahun ini membagi pengawasan Ujian Nasional (UN) menjadi dua.Pengawas UN itu adalah pemerintah provinsi dan perguruan tinggi. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo mengatakan, mulai UN 2011, tim pengawas independen dihapus. Perannya digantikan pengawas dari perguruan tinggi negeri dan swasta untuk jenjang SMA,SMK,dan MA,serta dari pemerintah provinsi untuk mengawasi SMP,MTS,SMPLB, dan SMALB. Untuk SMA,SMK,dan MA, memang kewenangan pengawas diberikan kepada perguruan tinggi karena setiap lulusannya sebagian besar melanjutkan kuliah. Dengan demikian, keterlibatan penuh perguruan tinggi memungkinkan mereka secara langsung dapat melihat mutu lulusan. "Ini juga untuk menghapus keraguan perguruan tinggi atas mutu lulusan UN yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi," tegas Mungin di Jakarta kemarin. Koordinator pengawas perguruan tinggi, jelasnya, akan dibagi per wilayah. Misalnya, untuk Jakarta akan dikoordinasi oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ).Kemudian Surabaya oleh Universitas Negeri Surabaya (UNS)."Mereka mengoordinasi perguruan tinggi di bawahnya untuk menyiapkan dosen sebagai pengawas pelaksanaan,"paparnya. Dosen yang menjadi pengawas, lanjut Mungin, harus dipilih dari dosen yang memiliki integritas pribadi dan mampu menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan tugasnya. "Tidak hanya itu, mereka harus bersedia melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jadwal dengan menandatangani kontrak kerja dengan perguruan tinggi,"tandasnya. ...dst 5 ) Afirmasi Pendidikan bagi Provinsi Papua http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2011/4/7/afirmasi-utk-papua.aspx 07 April 2011 | Laporan oleh widhi Jakarta, Rabu (6 April 2011)--Pemerintah berupaya menaikkan mutu pendidikan di Provinsi Papua. . Provinsi yang terdiri atas 29 kabupaten/kota ini memiliki kompleksitas masalah baik pada tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pendidikan. Percepatan peningkatan mutu pendidikan didorong secara tripartit antara pemerintah pusat dan daerah, praktisi, dan akademisi dalam pemberdayaan masyarakat secara utuh. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyampaikan, pemerintah memberikan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Provinsi Papua. Dia mengatakan, peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap agar setara dengan sekolah di daerah lain. "Penanganan pendidikan di Provinsi Papua tidak bisa dilaksanakan dengan cara biasa. Harus dilihat secara khusus," katanya usai membuka Lokakarya Nasional "Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan di Papua" di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Rabu (6/4/2011). ...dst 6 ) Unsyiah Selidiki Mahasiswa Terlibat Aliran Sesat http://www.antaranews.com/berita/253309/unsyiah-selidiki-mahasiswa-terlibat-aliran-sesat Jumat, 8 April 2011 05:22 WIB Banda Aceh (ANTARA News) - Pihak rektorat Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh menyelidiki mahasiswa di perguruan tinggi negeri itu yang diduga terlibat dalam aliran sesat. "Saat ini Pembantu Rektor III Unsyiah sedang menyelidiki belasan mahasiswa yang diduga ikut terlibat sebagai pengikut dan penyebar aliran sesat di kampus," kata Rektor Unsyiah Darni M Daud di Banda Aceh, Kamis. Ia menyampaikan hal itu menanggapi adanya dugaan penyebaran aliran sesat yang terjadi di Provinsi Aceh yang diduga juga melibatkan para mahasiswa sebagai pengikut. "Kami sudah mendeteksi adanya dugaan pengikut aliran sesat di kalangan mahasiswa," katanya. Dijelaskannya, selain melakukan pendekatan terhadap mahasiswa yang diduga terlibat aliran sesat, pihaknya juga melakukan pendekatan preventif agar penyebaran itu tidak berkembang pesat di kalangan kaum intelektual. "Artinya, Unsyiah terus melakukan berbagai pendekatan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan itu agar lulusan-lulusan universitas `Jantong Hatee` rakyat Aceh itu tidak ikut menyebar aliran sesat di masyarakat," katanya. ...dst 7 ) Pascasarjana UPS Didukung Bank Mandiri http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/08/142757/Pascasarjana-UPS-Didukung-Bank-Mandiri 8 April 2011 Bantu Jaringan Elektronik Kelola Keuangan TEGAL-Program pendidikan pascasarjana (S2) Universitas Pancasakti (UPS) Tegal yang bakal dimulai tahun ini, mendapat dukungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Salah satunya dengan memberikan pelayanan Chas Management dan Online Multi Payment, untuk memudahkan mengelola sistem keuangan. Dukungan itu dengan dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama antara Yayasan Pendidikan Pancasakti (YPP) selaku pengelola perguruan tinggi tersebut, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, di Gedung Pusat Kampus Jl Halmahera Km 1, Selasa (5/4). Dari Bank Mandiri, perjanjian ditandatangani Vice President Commercial Banking Center Semarang Bambang Suprabowo, sedangkan dari yayasan oleh Ketua YPP H Imawan Sugiharto SH MH. ...dst 8 ) UGM Peroleh PHKI dari Ditjen Dikti http://www.antaranews.com/berita/253256/ugm-peroleh-phki-dari-ditjen-dikti Kamis, 7 April 2011 21:15 WIB Yogyakarta (ANTARA News) - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memperoleh Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi 2011-2013 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. "Melalui program hibah itu Universitas Gadjah Mada (UGM) diharapkan mampu melakukan percepatan dan mewujudkan pengembangan setiap unit akademik searah dengan rencana strategis (renstra) universitas," kata Rektor UGM ProfDr Sudjarwadi di Yogyakarta, Kamis. Menurut dia, UGM berterima kasih kepada mereka yang terlibat dalam Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) tahun 2008-2010. Mereka telah merintis untuk memperoleh PHKI, sehingga membuka peluang untuk tahun-tahun berikutnya. "PHKI merupakan program yang menciptakan sesuatu yang belum diketahui menjadi cara hidup yang produktif dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Program itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya. ...dst 9 ) Unsyiah Beri Dispensasi 72 SMA Daftar Hitam http://www.antaranews.com/berita/253310/unsyiah-beri-dispensasi-72-sma-daftar-hitam Jumat, 8 April 2011 05:25 WIB Banda Aceh (ANTARA News) - Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Darni M Daud menyatakan pihaknya memberi dispensasi kepada 72 SMA daftar hitam (black list) di Provinsi Aceh, sehingga lulusan sekolah itu bisa mengikuti jalur undangan masuk universitas (USMU). "Kami memberi kesempatan kembali kepada puluhan sekolah itu untuk mengirim siswanya melalui jalur USMU pada penerimaan mahasiswa tahun akademik 2011-2012," katanya di Banda Aceh, Kamis. Darni yang didampingi Pembantu Rektor I Unsyiah, Samsul Rizal mengatakan pemberian kesempatan tersebut merupakan sebuah kepercayaan kepada semua sekolah agar tidak melakukan kecurangan dalam mengirim setiap siswa. "Kami tidak ingin selalu memberi hukuman, tetapi harus ada sebuah pembelajaran, salah satunya memberi kesempatan untuk memperbaiki agar tidak melakukan kesalahan yang sama," katanya. ...dst 10 ) PDB Capai USD 4 Triliun http://www.jpnn.com/read/2011/04/08/89005/PDB-Capai-USD-4-Triliun- Jum'at, 08 April 2011 , 06:11:00 JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memproyeksikan jika Indonesia bias mengantongi pendapatan domestic bruto (PDB) hingga USD 4 triliun pada 2040 mendatang. Kepala BKPM Gita Wirjawan saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bertema Peranan Penanaman Modal dalam Pembangunan Nasional menyatakan, Indonesia bakal memasuki babak baru perekonomian ternesar di dunia disamping Afrika Selatan dan Turki. Ia menilai, perekonomian Negara-negara Asia Pasifik mempunyai peranan besar meningkatkan perekonomian dunia. "Sekarang, Asia Pasifik berkontribusi membangun perekonomian dunia sebesar 33-34 persen. Namun, ekonom dunia memperkirakan tahun 2040 perekonomian Asia Pasifik bisa berkontribusi lebih dari 50 persen,"kata Gita, Kamis (7/4). ...dst 11 ) Jepang Hari Ini Gempa Jepang Hanya Sebabkan Kerusakan Kecil Jepang Cabut Peringatan Tsunami Jepang Diguncang Gempa 7,4 SR Jepang Suntikkan Nitrogen ke Reaktor PLTN Fukushima Daiichi Kembali Stabil Bahan Radioaktif Kembali Terdeteksi di Cina 1000 Mayat Terkontaminasi Radioaktif Libya Hari Ini Aset Libya yang Dibekukan AS Capai US$ 34 Miliar Utusan Qaddafi Bicarakan Gencatan Senjata Gempur Libya, NATO Lagi-lagi Salah Tembak Serangan NATO Hantam Pasukan Pemberontak Libya Qaddafi Minta Obama Akhiri Pemboman NATO Obama Tolak Surat Khadafy NATO Tuding Kadhafi Gunakan Tameng ManusiaTanggapi Kritik Lamban Lindungi Oposisi Libya Libya Bukan Negara Tujuan TKI Mesir Putra Mubarak Diperiksa Badan Antikorupsi Sekilas Dalam Negeri 'Bilang Hemat Anggaran, Tapi Malah Lakukan Perjalanan Dinas' (SBY berkomentar) SBY Minta Batasi, DPR Tetap Bangun Gedung UU BPJS & Gedung Baru, Dua 'Karya' Monumental DPR & Pemerintah DPR Lanjutkan Proyek Gedung Baru DPR Tak Peduli Suara Rakyat Kasus Citibank BI Minta Citibank Hentikan Ekspansi Nasabah Baru Tim Perumus DPR Tentukan Sanksi Bagi Citibank Dilarang Sewa Debt Collector (rekomendasi DPR) SPDP Malinda Dee Sudah di Tangan Kejagung Malinda Seret Jenderal AU Berbintang Tiga Pejabat Lemhannas Berbisnis dengan Malinda Syarat Permanent Residence Dipermudah Malinda Dijerat dengan Pasal Pencucian Uang Kebijakan Pemerintah Presiden Belum Teken Izin Periksa 61 Kepala Daerah Pemeriksaan 61 Kada Terhambat Izin Presiden Pemerintah Berniat Tambah Jatah Hidup Pengungsi Merapi Pemerintah Pastikan Dana Tambahan Sea-Games Tepat Waktu Kontrak Baru Koalisi, Sebuah Solusi?

Related posts

*

*

Top