Umum articles

Ijin Penyelenggaran Program Studi oleh Pemerintah dan Akreditasi BAN-PT

Berkenaan dengan berbagai pertanyaan tentang Ijazah perguruan tinggi dikaitkan dengan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sbb : Ijin penyelenggaraan suatu program studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan akreditasi oleh pemerintah yang wajib dimiliki oleh setiap program studi, sedangkan penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Riset di Perguruan Tinggi Masih Lemah

APA pun pembenaran yang disampaikan oleh pimpinan perguruan tinggi (PT) di Indonesia dengan diterbitkannya peringkat universitas di Indonesia mulai di urutan 78 se-Asia Pasifik menurut majalah Time, hal ini tetap bisa menjadi cerminan ketertinggalan mutu PT di Indonesia. Meskipun ketertinggalan tersebut tidak di seluruh aspek penilaian, tetapi hal ini menunjukkan bahwa PT di Indonesia belum

Rancangan Pengiriman Dosen S2/S3 Ke Luar Negeri

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10270 Telp. (021) 57946053 Faks. (021) 57946052 Nomor : 927/D4.4/2009 14 April 2009 Lampiran : Hal : Rancangan Pengiriman Dosen Studi S2/S3 Dalam dan Luar Negeri   Kepada Yth : 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri 2. Direktur

PEDOMAN PROGRAM BEASISWA BBM, PPA DAN PPE

PROGRAM BEASISWA • BANTUAN BELAJAR MAHASISWA (BBM) • PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA) • PENINGKATAN PRESTASI EKSTRAKURIKULER (PPE) KATA PENGANTAR Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

Kumpulan Peraturan Perundangan

Dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan “Website Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Tinggi dan Produk Hukum Direktorat Jenderal Pendiddikan Tinggi ” Kumpulan peraturan Perundangan ini dapat diakses melalui alamat www.dikti.go.id/tatalaksana atau pada menu Kebijakan Dikti > Kumpulan Peraturan sumber : www.dikti.go.id

Top