Berita articles

Berita Edukasi, 07 Oktober 2010

1 ) 10% Beasiswa Miskin diperoleh dari Swasta dan BUMN Rabu, 6 Oktober 2010 – 19:13 wib JAKARTA – Dari 20 persen kouta mahasiswa miskin masuk ke perguruan tinggi, sebanyak 10 persennya akan ditanggung oleh perusahaan swasta dan pemerintah. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengatakan, 10 persen kuota penerimaan mahasiswa miskin yang diwajibkan di

Pelatihan EPSBED Kopertis Wilayah XII

TIM EPSBED dari KOPERTIS dan DIKTI telah melaksanakan Pelatihan bagi Operator EPSBED PTS di lingkungan Kopertis Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Kegiatan dilaksanakan di 2 tempat yaitu Ternate pada tanggal 01 s/d 02 Oktober 2010 bertempat di Hotel Cerner Ternate untuk PTS yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara sedangkan

Berita Edukasi 06 Oktober 2010

1 ) Para Rektor Akan Bertemu & Mengkaji PP No. 66 Tahun 2010 BANDUNG, (PR) 06 Oktober 2010 Para rektor perguruan tinggi negeri di Indonesia akan melakukan pertemuan dan kajian bersama terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010 yang mewajibkan adanya kuota 60 persen penerimaan mahasiswa baru berasal dari seleksi jalur nasional pada tahun

Berita Edukasi 05 Oktober 2010

1 ) UGM Masih Cermati PP 66 Tahun 2010 Senin, 04/10/2010 23:08 WIB Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada masih mencermati Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 yang dikeluarkan pemerintah tentang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 September 2010. UGM juga akan membicarakan kembali kepada pemerintah. Sebab beberapa aturan dalam PP

Berita Edukasi 04 Oktober 2010

1 ) Setelah Sekolah, Kuliah Gratis Digagas Sunday, 03 October 2010 PALEMBANG(SINDO) – Pemerintah Provinsi Sumsel berencana menggratiskan biaya pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.Pada tahap awal, kuliah gratis nantinya diterapkan pada UIN Raden Fatah yang saat ini masih berstatus IAIN. Sebelumnya, Pemprov Sumsel telah menggratiskan biaya pendidikan pada SD,SMP dan SMA.Alex mengatakan, penerapan kuliah gratis

Berita Edukasi 03 Oktober 2010

1 ) Tes Keperawanan bukan Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan Sabtu, 02 Oktober 2010 17:32 WIB MEDAN–MI: Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Negeri Medan Meuthia Fadila Fachruddin mengatakan, tes keperawanan bagi siswi baru SMP dan SMA bukan solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan. “Banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, tapi

Berita Edukasi 02 Oktober 2010

1 ) Satu President Forum Majukan Kampus di Asia Jum’at, 1 Oktober 2010 – 15:04 wib JAKARTA – Sebanyak 135 universitas di Asia membentuk wadah komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antarperguruan tinggi di Asia. Wadah yang diberi nama Satu President Forum ini memiliki misi memajukan universitas-universitas di Asia. Salah satu anggota Satu President Forum adalah

Tesis dan Disertasi Aspal sampai Fenomena Ijazah Palsu

Tesis dan Disertasi Aspal Kian Meluas… Jumat, 1 Oktober 2010 | 09:36 WIB KOMPAS.com — Di ruang berukuran sekitar 2 x 4 meter di sebuah gang di Rawamangun, Jakarta Timur, dua laki-laki masing-masing menghadap layar komputer, salah satunya berisi permainan kartu. ”Kalau tesis, kami yang mengerjakan, tetapi disertasi nanti bos yang bikin, kami semua membantu,”

Berita Edukasi 01 Oktober 2010

1 ) Mahasiswa ITS Luncurkan Game Perjuangan Kamis, 30 September 2010, 15:46 WIB REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya berhasil menciptakan permainan edukasi bertema perjuangan bernama P10NER (Pertempuran 10 November). Permainan P10NER sarat dengan momen historikal sebab menampilkan banyak video peperangan, yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kesan sekaligus

Berita Edukasi 30 September 2010

1 ) Tes Keperawanan Melanggar HAM Rabu, 29 September 2010 | 20:42 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta – Kementerian Pendidikan Nasional menilai wacana tes keperawanan untuk siswa baru SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi melanggar hak asasi manusia. Wacana ini digulirkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. “Tidak hanya melanggar hak anak untuk sekolah, tapi juga

Top