Menteri Nasir, Masalah Unidar : Kembalikan Kepada Yayasan yang Mendapat SK Pertama Kali

Menristek-dikti

Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir Menyatakan bahwa yang benar terkait Masalah Sengketa Yayasan pada Perguruan Tinggi Swasta adalah Siapa yang Mendapat SK Pertama Kali. Hal ini disampaikan pada Acara Pertemuan Silaturahmi Mentri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam Lingkup Kopertis Wilayah XII di Gedung Aula Kopertis Wilayah XII Sabtu, 10 Oktober 2015.

Dalam Sambutannya Menristekdikti menyampaikan bahwa yang paling dominan penyebab Non-Aktif suatu perguruan tinggi adalah terjadinya konflik internal. Jika sebuah Perguruan Tinggi Konflik Internal,  maka tetap dinonaktifkan. Jika terjadi konflik, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi selalu berkomitmen pada siapa yang menerima SK itu pertama. Karena Dalam SK tersebut di sebutkan Perguruan Tinggi x, dari YAYASAN apa. Jadi Kalau tiba-tiba ada yayasan baru kemudian konflik, kami tidak akan menerima hal tersebut.

Oleh karena itu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sangat menjaga agar hal ini tidak terjadi karena yang nantinya menjadi korban adalah mahasiswa. Dan mahasiswa yang akan diakui adalah mahasiswa sebelum adanya konflik. Beliau Menambahkan jika masalah sengketa sudah pada proses persidangan Silahkan diselesaikan karna itu bukan urusan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Dalam acara yang dihadiri, Direktur Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti, Rektor Universitas Pattimura, Koordinator Kopertis Wilayah XII, dan Seluruh Pimpinan PTS di Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Menristekdikti memerintakahkan kepada Koordinator Kopertis XII, Jika ada masalah seperti ini (Masalah Sengketa) di Kopertis Wilayah XII, maka harus diselesaikan.

Menjawab Pertanyaan dari Husain Latuconsina yang menyudutkan salah satu pihak dalam sengketa di Unidar, Dikatakan bahwa silahkan selesaikan di internal, Itu bukan urusan Kemenristek-Dikti. Kalau itu tidak selesai maka tetap non-aktif. Kalau menurut Kemenristek-Dikti yang benar itu Siapa yang mendapat SK Pertama Kali. SK itu pasti menyebutkan Universitas A dan Yayasannya apa. Kalau begitu diganti nama yayasan lain pasti tidak akan bisa diberikan. Ini yang harus kita perhatikan tutup menteri dan selanjutnya menjawab pertanyaan lain.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0794/0/1987 tanggal 12 Desember 1987 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakutas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Darussalam Ambon di Ambon, pada point 1 Keputusan yaitu Memutuskan Memberi Status Terdaftar Kepada Fakutas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Darussalam Ambon di Ambon yang diselenggarakan oleh Yayasan Darussalam Maluku di Ambon. Dengan demikian maka yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon dan Seluruh Asetnya adalah Yayasan Darussalam Maluku.

Menurut  Bapak Roy Prabowo Lenggono, SH, MM., M.Kn pada Analisa “Kedudukan  Yayasan Darurussalam dari Perspektif Undang-Undang Yayasan” Bahwa Secara Hukum dengan tidak berlakunya Akte 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008, maka susunan organ dari yayasan yang telah dinyatakan dalam akta tersebut tidak berlaku, sehingga yang memiliki legal standing/kapasitas adalah Badan Pengurus dari Surat Keputusan Pendiri No : 01/YDM/IV/2001 tanggal 2 April 2001 yang Pembina/Penasehatnya adalah DR. Ir. Hi. M. Saleh Latuconsina.

 Silahkan Download :

  1. Paparan Menristek-Dikti Tentang Sengketa Yayasan
  2. Pernyataan Mnristek-Dikti Terkait Sengketa Unidar

KUTIPAN SK MENDIKBUD No. 0794/0/1987 Tgl 12 Desember 1987

1

SK MENDIKBUD No. 0794/0/1987 Tgl 12 Desember 1987

2

SK MENDIKBUD No. 0794/0/1987 Tgl 12 Desember 1987

lecturer & IT Development

*

*

Top